Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen sepanjang 2025, naik dari 5,03 persen pada 2024. Angka ini terlihat impresif, terutama dengan pertumbuhan kuartal IV mencapai 5,39 persen (yoy). Namun, di balik statistik makro yang positif, jutaan pekerja masih kesulitan mengakses pekerjaan layak.
Pekerjaan layak mencakup pendapatan cukup, perlindungan sosial, jam kerja wajar, dan kesempatan berkembang. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi semu ini justru memperburuk ketimpangan ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) November 2025 berada di 4,74 persen dengan 7,35 juta penganggur. Sementara itu, 57,7 persen pekerja masih berada di sektor informal. Rata-rata upah buruh hanya Rp3,33 juta per bulan.
Artikel ini mengupas data terkini, penyebab, dampak, serta solusi nyata. Anda akan memahami mengapa pertumbuhan ekonomi belum menterjemahkan menjadi kesejahteraan pekerja. Mari kita telusuri lebih dalam.
Apa Itu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Semu?
Pekerjaan layak mengacu pada konsep ILO yang menekankan hak pekerja, pendapatan layak, keamanan kerja, dan perlindungan sosial. BPS mengukur melalui delapan indikator utama dari Sakernas, seperti kesempatan kerja, pendapatan memadai, jam kerja layak, stabilitas kerja, kesetaraan, lingkungan aman, jaminan sosial, serta kebebasan berserikat.
Pertumbuhan ekonomi semu terjadi ketika PDB meningkat, tetapi manfaat tidak merata. Lapangan kerja tercipta di sektor bernilai tambah rendah, upah riil stagnan atau turun, serta ketergantungan pada pekerjaan informal. Di Indonesia, pertumbuhan didorong konsumsi dan investasi, namun produktivitas tenaga kerja rendah. Akibatnya, pekerja sulit mencapai standar hidup layak.
Contoh sederhana: ekonomi tumbuh 5 persen, tapi upah riil turun 1,1 persen per tahun antara 2018-2024. Banyak pekerja baru terserap di sektor jasa rendah atau pertanian, bukan manufaktur atau teknologi tinggi.
Data Terkini Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Indonesia
Ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global. Sepanjang 2025, PDB tumbuh 5,11 persen secara kumulatif. Kuartal IV mencatat 5,39 persen, tertinggi pasca-pandemi. Besaran ekonomi mencapai Rp23.821,1 triliun (ADHB).
Di sisi ketenagakerjaan, penduduk bekerja mencapai 147,91 juta orang pada November 2025, naik 1,37 juta dari Agustus. TPT turun menjadi 4,74 persen. Proporsi pekerja formal meningkat tipis menjadi 42,3 persen. Namun, 57,7 persen pekerja masih informal.
Upah rata-rata buruh Rp3,33 juta per bulan. Laki-laki mendapat Rp3,61 juta, perempuan Rp2,82 juta. Sektor dengan gaji tertinggi biasanya informasi dan komunikasi, keuangan, serta pertambangan. Sebaliknya, pertanian dan perdagangan grosir tetap rendah.
Underemployment masih menjadi masalah. Banyak pekerja bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau ingin jam lebih panjang namun tidak tersedia. World Bank mencatat pekerjaan baru terkonsentrasi di sektor bernilai tambah rendah, memperburuk polarisasi keterampilan.
Faktor Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Semu
Pertama, struktur ekonomi masih bergantung pada komoditas dan jasa rendah. Investasi asing masuk, tapi sering ke sektor ekstraktif atau infrastruktur padat modal, bukan padat karya berkualitas.
Kedua, ketidaksesuaian keterampilan. Lulusan pendidikan tinggi atau vokasi tidak match dengan kebutuhan industri 4.0. Otomatisasi dan AI semakin menggantikan pekerjaan rutin.
Ketiga, regulasi ketenagakerjaan yang belum mendukung. UU Cipta Kerja mempermudah investasi, tapi perlindungan pekerja informal lemah. Banyak perusahaan memilih kontrak sementara atau outsourcing.
Keempat, dominasi UMKM dan gig economy. Lebih dari 90 persen usaha adalah UMKM, namun produktivitas rendah. Driver ojol Gojek dan Grab mencapai jutaan orang, namun tanpa status karyawan tetap. Mereka menghadapi algoritma yang menentukan pendapatan, tanpa jaminan sosial memadai.
Kelima, inflasi dan biaya hidup. Upah minimum provinsi sering tidak mengimbangi kenaikan harga pangan dan transportasi, membuat daya beli menurun.
Dampak pada Masyarakat dan Pekerja
Dampak pertama terasa pada rumah tangga. Penurunan upah riil menekan konsumsi swasta, yang menyumbang hampir 50 persen PDB. Keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan.
Kedua, ketimpangan gender dan usia. Perempuan lebih banyak di sektor informal berupah rendah. Pemuda terserap ke pekerjaan tidak layak, meningkatkan frustrasi dan migrasi.
Ketiga, stabilitas sosial terganggu. Tingginya informalitas berarti rendahnya kontribusi BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan. Saat sakit atau pensiun, pekerja rentan miskin.
Keempat, pertumbuhan inklusif terhambat. Meski kemiskinan menurun, kerentanan ekonomi tinggi. Bank Dunia menyoroti bahwa pekerjaan baru tidak membayar upah kelas menengah, memperlemah ketahanan rumah tangga.
Kasus Gig Economy: Gojek dan Grab sebagai Contoh Nyata
Gig economy berkembang pesat di Indonesia. Gojek melaporkan jutaan mitra pengemudi, sementara Grab juga besar. Pekerja ini menikmati fleksibilitas, tapi menghadapi ketidakpastian pendapatan harian.
Algoritma menentukan order, insentif, dan rating. Penolakan order berisiko penalti. Pendapatan fluktuatif, sering di bawah upah minimum setelah potongan bahan bakar dan perawatan kendaraan.
Perlindungan minim. Sebagian besar tidak mendapat BPJS Ketenagakerjaan penuh, cuti sakit, atau pesangon. Kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab pribadi. Studi menunjukkan hanya sedikit driver memiliki akses jaminan sosial lengkap.
Platform mengklaim status mitra, bukan karyawan. Hal ini menghindari kewajiban ketenagakerjaan. Namun, ketergantungan tinggi pada aplikasi membuat hubungan kerja mirip karyawan, tapi tanpa hak. Pemerintah perlu klarifikasi status hukum untuk lindungi pekerja.
Kebijakan Pemerintah dan Upaya Menciptakan Pekerjaan Layak
Pemerintah menargetkan jutaan lapangan kerja baru melalui program strategis nasional, seperti pembangunan kapal nelayan, desa wisata, dan koperasi. Target ambisius mencapai 19 juta pekerjaan dalam lima tahun.
Pelatihan vokasi dan sertifikasi keterampilan diperkuat. Program Kartu Prakerja membantu transisi ke pekerjaan lebih baik. Omnibus law bertujuan tarik investasi padat karya.
BPS rutin merilis Indikator Pekerjaan Layak untuk memantau kemajuan. Kolaborasi dengan ILO mendukung Decent Work Country Programme.
Namun, implementasi masih terfragmentasi. Fokus infrastruktur besar perlu diimbangi program mikro bagi UMKM dan pekerja informal.
Solusi dan Prospek Masa Depan
Pertama, tingkatkan kualitas pendidikan dan vokasi agar match industri. Kerja sama sekolah-industri dan digital skills wajib.
Kedua, perluas perlindungan sosial universal. Dorong registrasi BPJS bagi pekerja informal dan gig worker dengan subsidi.
Ketiga, reformasi regulasi platform economy. Tetapkan standar minimum upah, jam kerja, dan perlindungan kecelakaan bagi driver ojol.
Keempat, dorong transformasi ekonomi ke sektor bernilai tambah tinggi. Investasi di manufaktur hijau, teknologi, dan pariwisata berkualitas.
Kelima, monitor indikator pekerjaan layak secara berkala. Libatkan serikat pekerja dan masyarakat sipil dalam evaluasi kebijakan.
Prospek cerah jika reformasi struktural dilakukan. Digitalisasi infrastruktur broadband, 5G, dan data center bisa ciptakan jutaan pekerjaan berkualitas. Dengan pertumbuhan 5 persen berkelanjutan plus kebijakan inklusif, Indonesia bisa kurangi informalitas menjadi di bawah 50 persen dalam dekade mendatang.
Pekerjaan layak bukan sekadar mimpi jika pemerintah, swasta, dan masyarakat bersinergi. Mulai dari diri sendiri: tingkatkan skill, dukung UMKM lokal, dan advokasi kebijakan yang adil. Bagaimana Anda berkontribusi hari ini?